Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Desa: Langkah Strategis untuk Transformasi Ekonomi di Kabupaten Ciamis

Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Desa: Langkah Strategis untuk Transformasi Ekonomi di Kabupaten Ciamis

Kabupaten Ciamis terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui penyelenggaraan workshop bertema “Percepatan Transformasi Ekonomi Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Acara yang digelar pada Jumat, 15 November 2024, di Aula Setda Ciamis ini, menjadi momentum penting bagi para kepala desa untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan.


Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Ciamis dan BPKP Jawa Barat

Workshop ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Ciamis memfasilitasi lokasi dan menghadirkan peserta kegiatan, termasuk 27 camat serta seluruh kepala desa di Kabupaten Ciamis.


Hadir dalam acara ini Penjabat (Pj) Bupati Ciamis Budi Waluya, S.E., M.M., bersama sejumlah pejabat penting seperti Dr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP, M.Si dari DPR RI, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang juga bertindak sebagai narasumber. Selain itu, para kepala OPD dan tamu undangan turut meramaikan forum yang strategis ini.


Pesan Penting dari Pj. Bupati Ciamis

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Ciamis Budi Waluya menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan kunci untuk menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing. Ia mengapresiasi inisiatif BPKP Jawa Barat dalam mendukung penyelenggaraan workshop ini.


“Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti regulasi yang ada agar dana desa digunakan dengan tepat sasaran. Dengan prinsip akuntabilitas, pemerintah desa dapat memastikan setiap anggaran dipergunakan secara efektif dan efisien,” ujar Budi Waluya.


Ia juga mendorong seluruh peserta, khususnya kepala desa, untuk memanfaatkan forum ini sebagai wadah berbagi pengalaman dan mencari solusi atas berbagai tantangan di lapangan.


Menguatkan Kompetensi Melalui Workshop

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat, Adi Gemawan, Ak., MM, CA, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 27 camat dan seluruh kepala desa, baik secara daring maupun luring. Menurutnya, tujuan utama workshop ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di desa dalam tata kelola keuangan, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.


“Kami berharap workshop ini dapat memberikan wawasan baru kepada para peserta, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan desa,” kata Adi Gemawan.


Apresiasi untuk Desa Berprestasi

Sebagai bagian dari workshop, Pemkab Ciamis memberikan penghargaan kepada desa-desa berprestasi dalam berbagai kategori pengelolaan. Berikut daftar pemenangnya:

1. Kategori Pengelolaan Keuangan Desa Terbaik:

  • Desa Selasari, Kecamatan Kawali
  • Desa Rancah, Kecamatan Rancah
  • Desa Bangunharja, Kecamatan Cisaga

2. Kategori Pengelolaan Aset Desa Terbaik:

  • Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya
  • Desa Kertaharja, Kecamatan Cijeungjing
  • Desa Awiluar, Kecamatan Lumbung

3. Kategori Pengelolaan BUMDes Terbaik:

  • Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana
  • Desa Mangkubumi, Kecamatan Sadananya
  • Desa Werasari, Kecamatan Sadananya

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya untuk terus meningkatkan tata kelola dan inovasi di tingkat desa.


Upaya Berkelanjutan Menuju Desa Mandiri

Workshop ini merupakan langkah strategis untuk mendukung transformasi ekonomi desa di Kabupaten Ciamis. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, pemerintah desa dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pembangunan yang inklusif.


Kegiatan semacam ini juga mencerminkan komitmen Pemkab Ciamis dalam membangun sistem pemerintahan yang berbasis tata kelola yang baik (good governance). Diharapkan, forum seperti ini dapat menjadi agenda rutin yang memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun regional.


LihatTutupKomentar